07. Pendidikan Hukum Kritis

Masyarakat yang bertempat tinggal dipinggir hutan secara umum memiliki kearifan dalam mengelola kawasan hutan.

Sejalan dengan perkembangan hidup bernegara dan adanya berbagai intervensi pembangunan, sering muncul persoalan terkait dengan masalah tenurial, degradasi kawasan, perburuan satwa, problem tapal batas antara kawasan konservasi dan lahan masyarakat, dan berbagai persoalan hukum lainnya.

Di Indonesia, begitu sebuah peraturan ditetapkan, semua warga negara termasuk mereka yang bertempat tinggal di pinggir hutan, setelah 90 hari ditetapkan “dianggap” tahu dan  harus tunduk/mentaati aturan tersebut. Tetapi yang terjadi, sampai habis masa tenggang banyak masyarakat yang tidak tahu aturan tersebut, apalagi mereka yang tinggal di pinggir kawasan hutan.

Tidak heran jika dalam dinamika keseharian sering masyarakat dituduh melanggar aturan padahal sebenarnya mereka patuh dan mentaati aturan adat yang sudah ada di tengah kehidupan mereka.

Dalam keseharian, adanya fenomena tarik menarik antara dua kutub pemahaman tata aturan, yaitu antara hukum formal dengan tata aturan tradisional telah menimbulkan jurang pemahaman dan telah berdampak kepada pelaksanaan aturan tersebut. Banyak hal positif yang telah menjadi tata aturan tradisional tidak terakomodir dalam tata aturan hukum formal, demikian pula sebaliknya.

Menjembatani situasi ini, keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan mengkritisi tata aturan yang mengatur kepentingan mereka merupakan sesuatu yang sangat penting. kebudayaan dan tata aturan tradisional sebagai kekuatan yang menarik untuk dimasukan kedalam tata aturan formal.  kebudayaan dan tata aturan tradisional ini  telah terbukti sangat efektif dalam menjaga kahidupan yang harmonis berdampingan dengan alam sekitar.

Fakta bahwa hukum positif yang berkembang di negara ini (Indonesia) masih banyak yang belum mengakomodir hukum adat yang sudah lebih dulu berkembang di tengah masyarakat.

Sejak tahun 2008, OCSP (Orangutan Conservation Services Program) bersama LSM yang menjadi mitra memfasilitasi masyarakat yang berada di 12 desa (di NAD dan Sumut) untuk mengembangkan Model Desa Konservasi yang selanjutnya disebut dengan MCV (Model Conservation Village).  Dalam perjalanannya, persoalan terkait dengan hukum positif masih menjadi salah satu hambatan pengembangan MCV ini.

Dengan pertimbangan hal tersebut diatas, tanggal 20 – 23 Januari 2009, OCSP memfasilitasi Pelatihan Pendidikan Hukum Kritis kepada perwakilan masyarakat dari 12 desa dan fasilitator lapangan dari LSM mitra. Acara ini dilaksanakan di Hotel Sibayak – Brastagi. 

Selengkapnya, lihat : TOR Pendidikan Hukum Kritis.pdf 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: